Gorontalo – Sebuah babak baru dalam penguatan tata kelola pemerintahan berbasis konstitusi resmi dimulai di Provinsi Gorontalo. Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara (APHTN-HAN) Wilayah Gorontalo – yang beranggotakan akademisi lintas kampus dari Universitas Negeri Gorontalo (UNG), IAIN Sultan Amai Gorontalo, hingga Universitas Nahdlatul Ulama Gorontalo – menyatakan komitmen untuk menjadi mitra strategis Pemerintah Provinsi Gorontalo dalam mengawal kebijakan daerah.

Dalam audiensi resmi bersama Gubernur Gorontalo, jajaran pengurus APHTN-HAN Wilayah Gorontalo, yakni Ketua Novendri Nggilu, Sekretaris Rahmat Gobel, dan Bendahara Andi Inar Sahabat, menegaskan kesiapan mereka memberikan pendampingan hukum, kajian akademik, dan rekomendasi berbasis riset.

“Visi kami sederhana tapi penuh makna: Gorontalo tidak hanya dikenal sebagai Serambi Madinah, tetapi juga Serambi Konstitusi. APHTN-HAN siap mendukung dan membackup secara hukum setiap program strategis Pemprov,” ungkap Novendri Nggilu dengan optimis.

Pemerintah Provinsi pun menyambut hangat komitmen tersebut. Melalui Juru Bicara Gubernur, Dr. Alvian Mato, pemerintah menilai keterlibatan para akademisi hukum ini sebagai langkah penting untuk memperkuat kualitas kebijakan daerah. “Kehadiran APHTN-HAN memberi energi baru bagi kami. Legal reasoning dan kerangka berpikir berbasis teori menjadi kunci agar setiap kebijakan memiliki landasan hukum yang kokoh,” ujar Alvian.

Kolaborasi ini diharapkan menjadi tonggak penting lahirnya tata kelola pemerintahan yang konstitusional, partisipatif, dan berbasis pada nilai-nilai akademik. APHTN-HAN Gorontalo bertekad menjadikan Gorontalo sebagai epicentrum gagasan konstitusionalisme Indonesia – sebuah pergeseran paradigma dari pinggiran menuju pusat diskursus hukum nasional.